“Namun, menyiapkan layanan pendidikan tinggi yang ramah disabilitas tentu memerlukan kesabaran dan komitmen dari semua pihak. Semoga PMA ini dapat diterbitkan segera sebagai payung hukum dan pedoman impelementasi pendidikan yang adil bagi semua anak bangsa,” harapnya.
Menurut mantan Sekretaris Menteri Agama ini, lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya PTKI, harus benar-benar dapat mewujudkan pendidikan inklusif sebagai implementasi nilai-nilai agama.
“Keperpihakan kepada pendidikan inklusif bukan semata urusan compliance pada regulasi, tetapi juga wujud ketaatan kita pada nilai-nilai kebajikan agama,” sebutnya.
Subkor Pembinaan Kelembagaan PTKI Swasta, A. Rafiq Zainul Mun’im menambahkan, penyusunan RPMA dan Roadmap Pendidikan inklusi pada PTKI ini melibatkan berbagi pihak termasuk dari lembaga masyarakat yang konsen terhadap disabilitas.
Penyusunan RPMA ini merupakan regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.
“Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan,” tandasnya.(*)
