Sebagai utusan resmi untuk Kuartet Timur Tengah (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) antara tahun 2007 dan 2015, Blair sebelumnya juga ditugaskan untuk berupaya mencapai solusi bagi masalah Palestina, sesuatu yang tidak dapat ia capai.
Bulan lalu, berbagai media melaporkan Blair sedang berdiskusi untuk memimpin otoritas transisi di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana pemerintahan pascaperang yang didukung AS.
Rencana tersebut akan membentuk otoritas transisi di Gaza hingga lima tahun, dengan mengecualikan Hamas dan Otoritas Palestina.
Berdasarkan proposal yang dilaporkan, otoritas tersebut akan memegang “otoritas politik dan hukum tertinggi” atas Gaza selama periode sementara.
Hamas telah menolak keterlibatan Blair dalam pemerintahan Gaza, dengan mengutip sebagian kegagalannya sebelumnya di wilayah tersebut.
