Salah satu isu yang disoroti adalah penerapan sistem e-Hajj. Transformasi digital ini berdampak luas terhadap mekanisme teknis, tata kelola data, serta pelibatan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan di Tanah Air.
“Implementasi e-Hajj membawa perubahan signifikan. Kami sadar ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan bersama, termasuk kesiapan pelaku usaha di sektor haji,” jelasnya.
Hilman menambahkan, dalam empat tahun terakhir DPR RI berperan aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan haji internasional.
“Kita bersama DPR sudah banyak berdiskusi dan merespons berbagai dinamika, baik di level regulasi maupun pelaksanaan di lapangan, agar penyelenggaraan haji semakin relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya.(*)
