Ali menambahkan, saat ini Arab Saudi tengah menggencarkan digitalisasi sehingga pemerintah harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi di sana dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut agar pencapaian ini bisa terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
Jika ibadah haji berada di domain pemerintah, Ali menyebut ibadah umrah lebih banyak porsinya di swasta. Porsi pemerintah dalam perjalanan umrah hanya pengawasan dan pembinaan.
Meski pelaksanaan berada di domain swasta, ia mengatakan koordinasi antara dua pihak harus selalu intens. Maka dari itu, pemerintah menghadirkan pihak swasta dalam pembahasan-pembahasan terkait program yang akan berdampak pada perjalanan umrah.
“Kami mohon kepada pemerintah untuk bisa menghadirkan kami juga. Agar apa? Nanti kondisi dalam pelaksananya tidak ada permasalahan. Karena kami praktisi, kami yang tahu di lapangan semua,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ali mengatakan kontribusi besar jumlah jemaah haji pada 2024 harus dipertahankan atau bahkan ditambah. Hal tersebut dikarenakan antrean haji reguler sudah cukup panjang, mencapai hingga 40 tahun.
