Setelah kemerdekaan, pemerintah Aljazair menegaskan kendali negara atas kegiatan keagamaan untuk tujuan konsolidasi nasional dan kontrol politik. Islam menjadi agama negara dalam konstitusi baru (Pasal 2), dan merupakan agama para pemimpinnya.
Negara memonopoli pembangunan masjid, dan Kementerian Agama mengendalikan sekitar 5.000 masjid umum pada pertengahan tahun 1980-an. Imam dilatih, diangkat, dan dibayar oleh negara, dan khutbah Jumat disampaikan kepada mereka oleh Kementerian Agama.
Kementerian tersebut juga mengelola harta keagamaan (habus), menyediakan pendidikan dan pelatihan agama di sekolah-sekolah, dan menciptakan lembaga khusus untuk pembelajaran Islam.
Prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) diperkenalkan khususnya ke dalam hukum keluarga, sementara sebagian besar hukum lainnya tidak diterapkan; misalnya, meskipun perempuan Muslim dilarang menikahi non-Muslim (berdasarkan Kode Keluarga Aljazair tahun 1984), anggur tetap legal.
Kebangkitan Islamisme berdampak signifikan pada masyarakat Aljazair. Semakin banyak perempuan mulai mengenakan jilbab, sebagian karena mereka menjadi lebih konservatif secara agama dan sebagian lainnya karena jilbab melindungi mereka dari pelecehan di jalanan, di kampus, atau di tempat kerja.
