Konstitusi menetapkan komitmen negara untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi, melindungi tempat-tempat suci, dan mencegah takfir (tuduhan murtad oleh Muslim terhadap Muslim lainnya).
Konstitusi mengakui kemungkinan pembatasan kebebasan beragama, dengan memberikan alasan umum untuk hal ini yaitu melindungi hak-hak pihak ketiga, pertahanan nasional, dan keamanan publik, moralitas, dan kesehatan.
Pemerintah mengendalikan dan mensubsidi masjid serta membayar gaji pemimpin salat. Presiden menunjuk Mufti Agung Republik.
Pendidikan agama Islam wajib di sekolah negeri, tetapi kurikulum agama untuk siswa sekolah menengah juga mencakup sejarah Yudaisme dan Kristen dari perspektif dan sumber Islam. Sekolah Al Quran Zeitouna merupakan bagian dari sistem universitas nasional pemerintah.
Secara umum, interpretasi hukum perdata berdasarkan syariat hanya diterapkan pada beberapa kasus keluarga. Beberapa keluarga menghindari dampak syariat terhadap warisan dengan membuat perjanjian jual beli antara orang tua dan anak untuk memastikan bahwa putra dan putri menerima bagian harta yang sama.
