Moeslim.id | Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mendesak PBB agar segera menetapkan status kenegaraan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam Sidang Umum PBB ke-80 21 september mendatang.
“Kita sungguh kehilangan kata-kata karena tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina akibat agresi zionis dan tragisnya lagi dunia hanya bisa diam tak berkutik menghentikan pembantaian yang terjadi di depan mata itu,” kata Kiai Anwar, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Oleh karena itu, Kiai Anwar mendesak PBB agar menjadikan momentum sidang umum pada 21 September mendatang sebagai momentum untuk membuat keputusan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dunia yakni negara Palestina.
“Apalagi isu tentang genosida Palestina ini sudah menjadi atensi dan keprihatinan seluruh dunia, bahkan masyarakat,” ujar dia.
Amerika justru menjadi salah satu motor penggerak aksi dukung Palestina, meski hal itu berbeda dengan kebijakam negara AS.
“Saking kejamnya tindakan zionis sehingga makin banyak mengusik masyarakat Barat yang selama ini kurang peduli terhadap Palestina,” kata dia.
Dia menyebutkan aksi terbaru zionis di Gaza adalah tindakan biadab yang sangat keji dengan menembaki warga Palestina di Gaza yang sedang antri bantuan.
Kiai Anwar menegaskan Ini benar-benar bukan perilaku manusia karena membantai warga sipil yang sedang kelaparan berminggu-minggu itu. Zionis benar-benar tak berperikemanusiaan.
“Oleh karena itu MUI mendesak PBB untuk berani menegakkan kepala dalam memutuskan kemerdekaan Negara Palestina,” tandas KH Anwar yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin dan Ponpes As Sa’diyah, kota Kediri itu.
Ketum MUI itu juga menyayangkan adanya persyaratan yang diajukan sejumlah negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Qatar.
Seperti diketahui, saat ini dukungan terhadap Palestina terus mengalir dari negara-negara maju yang dimotori oleh Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Macron.
Pengakuan serupa juga akan segera disusul oleh pemerintah Inggris, Irlandia, Spanyol, Belanda yang akan membawa solusi dua negara dalam agenda sidang umum PBB 21 september mendatang.
Bahkan negara di kawasan Pasifik Barat juga segera memberikan dukungan opsi dua negara yakni Australia dan Selandia Baru.(*)
