“Presiden bertanggung jawab atas banyak kejahatan di Suriah, tetapi dengan senjata jenis ini, khususnya gas sarin, tidak mungkin mengesampingkan (keterlibatannya),” kata Darwish kepada Reuters.
Dia menambahkan bahwa persetujuan dari presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata adalah sebuah keniscayaan.
Pada Oktober, pengadilan Prancis mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua mantan menteri pertahanan terkait pengeboman pada 2017 yang menewaskan seorang pria berkebangsaan Prancis-Suriah di rumahnya di Daraa, Suriah.
Sementara itu, Presiden dan kementerian informasi Suriah belum memberikan tanggapan.(Ant/Antara)
