Besarnya dampak penipuan juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar.
Wamenhaj menyampaikan bahwa sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Wamenhaj.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban adalah informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai “bandit-bandit agama” untuk menipu masyarakat.
Karena itu, Kemenhaj mendorong keterlibatan Kemendes PDT dalam memperluas jangkauan edukasi melalui peran pendamping desa. Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut berpotensi menjadi saluran penyampaian informasi kepada masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
