Moeslim.id | Keterbatasan akses informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat di wilayah perdesaan rentan menjadi korban penipuan.
Untuk memperkuat perlindungan masyarakat, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna memperluas edukasi dan literasi haji dan umrah hingga ke pelosok desa.
Penjajakan tersebut dibahas dalam kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut salah satunya membahas persiapan nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan literasi haji dan umrah.
Urgensi upaya tersebut tercermin dari masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait perjalanan haji dan umrah. Catatan pengaduan yang dihimpun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar 400 pengaduan pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024.
Hingga September 2026, jumlah pengaduan tercatat mencapai 189 kasus, dengan modus yang antara lain berupa penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
