Semua ini perlu diantisipasi, khususnya proses pelayanan jemaah yang dimulai dari asrama haji yang membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.
Proses tata ruang sektoral dan lintas kerjasama memerlukan regulasi mendetail sehingga asrama haji dapat menjalankan layanan secara seragam.
Untuk itu kita membuat layanan spesifik perihal asrama haji. Karena asrama haji adalah awal gerbang perhajian. Kementerian Agama akan terus kawal sampai selesai.
“Tidak ada zona aman. Semuanya bergerak dalam proses kontrak koordinasi dengan stakeholder. Karena kalau tidak dimulai sesegera mungkin, maka sosialisasi kepada publik akan terhambat. Kita harus belajar dari evaluasi haji tahun ini untuk perbaikan tahun depan. Bagian Pelayanan Haji Dalam Negeri siap dalam proses monitoring dan pengawasan sehingga semuanya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan,” tambah Saipul.(*)
