Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari anggota legislatif Indian Secular Front, Nawshad Siddiqui.
Menurut Siddiqui, perubahan kuota reservasi seharusnya didasarkan pada data empiris atau kajian ilmiah sebagaimana diarahkan Mahkamah Agung India.
Dia menilai pengurangan kuota tanpa dasar tersebut berpotensi mengurangi akses kelompok OBC terhadap pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan di sektor pemerintah.
Siddiqui juga menyatakan kebijakan itu dinilai mengabaikan rekomendasi Komisi Mandal dan dapat melemahkan prinsip keadilan sosial di India.(*)
