“Masyarakat desa bisa mendapat akses informasi, akses Pendidikan, akses berusaha, serta akses menungkatkan potensi diri, sebagaimana halnya mereka yang hidup di kota,” lanjutnya.
Di sisi lain, SI disebut mulai menyiapkan diri dengan mengembangkan organisasi dan usaha ekonomi, baik yang dilakukan dalam lingkup organisasi maupun anggotanya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, dilakukan pengembangan block chain melalui kumpulan data berbasis digital, untuk kepentingan organisasi dan kepentingan usaha dari anggota, serta umat Islam dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Dalam hal kemandirian ekonomi, SI meminta dihentikannya pembangunan ekonomi nasional yang menganut sistem ekonomi liberal, yang hanya menguatkan dominasi kapitalisme dan konglomerasi. SI mendorong dibangunnya perekonomian bangsa berbasis kerakyatan karena sesuai dengan karakter bangsa, yakni Gotong Royong.
Akses ruang yang luas harus diberikan bagi tumbuhnya kreativitas daerah-daerah, guna membangun kemampuan ekonomi berbasis syariah dengan kearifan/kecerdasan lokal.
“SI mendorong penguatan kedaulatan pangan, melalui dukungan kuat bagi peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan rakyat dengan kemudahan memperoleh lahan, perizinan, permodalan dan jaringan pasar serta kebijakan perlindungan harga atas hasil-hasil produksi rakyat,” kata dia.
Untuk mencapai kedaulatan pangan ini, SI mendorong dihentikannya impor, baik beras, gula, sayur-mayur, telur, garam dan daging. Hal ini untuk penguatan pemulihan kedaulatan pangan melalui kemandirian produksi bangsa sendiri.(republika.co.id)
